Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Bone Tahun 2019

Berdasarkan amanah pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, dinyatakan bahwa tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Tahun 2019 dan  RKPD Perubahan Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai tata cara perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya amanat pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 102 ayat 2 dimana Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kepada Gubernur melalui Kepala Daerah untuk dapat difasilitasi guna evaluasi RKPD dimaksud.

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kab/Kota berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 3 s/d 5 Juni 2018 di Grand Clarion Hotel & Convention, Makassar. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dan dilanjutkan dengan pemaparan materi masing-masing oleh; (1) Dr. Ir. Hudori, M.Si (Kemendagri) terkait Mekanisme Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2019; (2) Afwandi (Bappenas) terkait Analisis Substansi Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2018; (3) Nadira (Plan International Indonesia) terkait pengintegrasian SDG’s dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab yang dipandu oleh moderator Dr. Agussalim selaku akademisi dari UNHAS Makassar.

Teknik pelaksanaan kegiatan ini dibagi dalam bentuk Desk yaitu Desk A, B, dan C. Untuk Kabupaten Bone masuk dalam Desk C bersama Kota Palopo, Kab. Maros, Barru, Sidrap, Pinrang dan Kab. Luwu. Dalam Penyampaian Materi RKPD, Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Bone Bpk. Muh. Zuhdi, S.STP, M.Si, mengatakan bahwa Tahapan pelaksanaan dan Penyusunan RKPD ini telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan Perencanaan, Perencanaan Awal sampai dengan Perencanaan Akhir yang mana setiap Tahapannya memiliki Output Kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan guna penyempurnaan pelaksanaan evaluasi ini. Namun hasil akhir dari Desk fasilitasi ini merekomendasikan beberapa hal yang berkaitan dengan perbaikan Substansi RKPD Kabupaten Bone Tahun 2019 diantaranya perbaikan target indikator makro daerah serta perlu adanya uraian terkait inovasi andalan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019.

Pada Intinya Kegiatan ini dilaksanakan guna lebih memperjelas dan mempermudah arah serta pelaksanaan program-program pembangunan sehingga tepat sasaran dan mempermudah dalam melakukan pengawasan sehingga memperkecil kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan meliputi : a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD) b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *