BAPPEDA KAB. BONE


Kembali ke Berita

Kick off meeting pencegahan perkawinan anak di bone

Diunggah pada 2020-08-11 14:53:08


Sebagai salah satu bentuk dukungan untuk proyek BERANI (Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia” (BERANI) yang dikoordinasikan oleh Bappenas, saat ini UNICEF sedang mengadakan proyek “Penelitian dan Pengembangan Kapasitas untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia, Bone, Sulawesi Selatan.” Provinsi ini memiliki salah satu beban perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Berdasarkan Susenas 2018, prevalensi perkawinan anak (diukur dari proporsi perempuan (usia 20-24 tahun) yang menikah pertama kali sebelum usia 18) di Sulawesi Selatan adalah 14,10%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Berdasarkan Departemen Informasi dan Komunikasi Bone, ada 961 kasus perkawinan anak di Bone (SDDK 2017).

Sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam proyek ini, UNICEF melalui Tulodo Indonesia, menggelar kegiatan Lokakarya Kick-Off (Kick-Off Meeting) mengenai Implementasi Program Pilot Pencegahan Perkawinan Anak di Bone betempat di Toraja Room Hotel Novena  Selasa 11 Agustus 2020. Acara di buka langsung oleh Kepala Bappeda Kab. Bone DR. ADE FARIQ ASHAR, S.STP, M.SI dan dihadiri Unsur Pemerintah (OPD Terkait), Organisasi Keagamaan, Komunitas dan NGO Lokal serta Media Cetak.

Dalam sambutannya Kepala Bappeda Bone menyampaikan bahwa “Kasus perkawinan anak usia 0-18 tahun tahun 2019 di Kabupaten Bone sebanyak  2.713 kasus atau 1,08 % dari jumlah anak, issu perkawinan anak menjadi prioritas utama pemerintah daerah saat ini karena sejalan dengan pencapaian indikator kinerja utama daerah dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

Lanjut Ade Fariq, Pemerintah Kabupaten Bone tahun ini merumuskan rencana aksi daerah dengan melakukan pendekatan  integrasi program secara terpadu dan holistik, melalui  1) singkronisasi rencana aksi daerah kabupaten layak anak yang menjabarkan 24 indikator, dan indikator ke 7 tentang perkawinan anak dan akan disesuaikan dengan RAD pencegahan dan penanganan perkawinan anak, 2) Integrasi program penanganan anak tidak sekolah (P-ATS), 3) Implementasi program pembelajaran kecakapan hidup disekolah/madrasah untuk diinisiasi  menjadi muatan lokal melalui peraturan Bupati Bone, 4) Penguatan kegiatan monitoring dan evaluasi melalui pelibatan Forum Bone Sehat dan Puspaga, 5) Penguatan tim fasilitator tingkat kabupaten dengah pelibatan LPP Bone dan penyuluh agama serta  ulama perempuan.

Bappeda akan tetap mengawal dan memantau pelaksanaan secara menyeluruh kinerja masing-masing perangkat daerah termasuk komitmen pemerintah desa/kelurahan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kasus perkawinan anak di Kabupaten Bone, ungkap Kepala Bappeda.

Hasil yang diharapkan dari kick off meeting ini adalah peserta dapat memahami alur dan tujuan program BERANI, memastikan rencana implementasi program terhubung dengan instansi dan stakeholder terkait, tercipta sebuah komitmen mitra UNICEF terkait dengan pencegahan perkawinan anak.

   

Kembali