Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah oleh Bappenas

Kegiatan evaluasi pembangunan telah diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Berdasar UU tersebut, kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari empat tahapan perencanaan pembangunan, yang meliputi: (1) penyusunan; (2) penetapan; (3) pengendalian dan perencanaan; serta (4) evaluasi pelaksanaan perencanaan. Tahapan evaluasi merupakan tahapan penting yang akan memberikan rekomendasi bagi perencanaan berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional, setiap tahunnya, evaluasi rencana pembangunan tahunan nasional (selanjutnya disebut RKP) harus dilaksanakan untuk menjadi masukan bagi penyusunan RKP periode berikutnya. Dengan adanya pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial dalam perencanaan pembangunan dan mengingat pembangunan nasional dilaksanakan di berbagai daerah, evaluasi pembangunan daerah menjadi penting sebagai masukan strategis perencanaan di pusat maupun daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah melaksanakan Kegiatan Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (selanjutnya disebut Kegiatan EKPD) pada tahun 2018. Kegiatan tersebut didukung oleh peneliti dan profesional yang akan diperkuat analisisnya oleh Bappeda dan Akademisi di setiap provinsi sebagai local expert. Salah satu fokus evaluasi EKPD yaitu evaluasi efisiensi dan efektivitas RKP di daerah (pilot) yang mengevaluasi efisiensi dan efektivitas penganggaran RKP di daerah yang menduukung pencapaian indikator sasaran RKP 2017. Untuk evaluasi ini, Prioritas Nasional yang menjadi objek evaluasi yaitu Prioritas Nasional Pendidikan, Kedaulatan, Pangan, Perumahan dan Permukiman dan Percepatan Pertumbuhan Industri.

Khusus untuk Kabupaten Bone, prioritas nasional yang menjadi obyek evaluasi yaitu ketahanan pangan dengan fokus indikator yang didalami ialah Produksi Padi.

Pada pendalaman analisis evaluasi efisiensi dan efektivitas dilakukan rangkaian kegiatan diskusi mendalam. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Bone Kamis 27 September 2018 dipimpin oleh Bapak Alex Oxtavianus Kasubid Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian PPN/ BAPPENAS didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Bone Drs. H. Abu Bakar, MM dan Narasumber Ir. H. Sunardi Nurdin, M.Si Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone menyampaikan subtansi EKPD untuk prioritas kedaulatan pangan antara lain :

  1. Verifikasi capaian indikator Produksi Padi tahun 2017
  2. Identifikasi permasalahan terkait capaian Produksi Padi tahun 2017
  3. Realisasi anggaran dan fisik program dan kegiatan terkait Produksi Padi T.A. 2017.
  4. Faktor keberhasilan capaian indikator Produksi Padi pada tahun 2017 dari pihak pemerintah, meliputi kebijakan/regulasi/program/ kegiatan unggulan, dukungan infrastruktur, dsb.
  5. Keterlibatan dan kerjasama yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan swasta dan/atau LSM pada tahun 2017 untuk mendukung capaian indikator Produksi Padi, termasuk jumlah pendanaannya.

6. Alokasi dan pemanfaatan subsidi benih, pupuk, dan alsintan tahun 2017.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *