Bappeda Gelar Bimtek Aplikasi SIPPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bone menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penggunaan Aplikasi E-Planning Tahun 2017 yang disebut dengan Sistem Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Bone.  Bimtek ini dilaksanakan selama dua hari, 27 s/d 28 Desember 2017, bertempat di Ruang Rapat Bappeda kabupaten Bone.

Bimtek ini dibuka secara resmi oleh Muh. Zuhdi, STP, M.Si Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Rabu (27/12). Hadir pada kesempatan tersebut,  Tenaga IT/Operator masing-masing OPD dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone. Adapun Narasumber pada Bimtek tersebut yaitu Bpk Toto Hadianto selaku penyedia jasa aplikasi.

Pada kesempatan tersebut Zuhdi menyampaikan bahwa aplikasi SIPPD ini merupakan Sistem pengintegrasian berbasis E-Planning dalam menyusun dokumen perencanaan agar terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah juga mengoptimalkan tugas BAPPEDA dalam menyajikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bagi para pemangku kepentingan.

Harapan dari pemanfaatan aplikasi SIPPD ini antara lain :

  1. Penyusunan laporan bisa selesai dalam waktu yang lebih cepat setelah adanya SIPPD;
  2. Penginputan data, proses, alur dan laporan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010;
  3. Kesesuaian antara dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD dan Renstra) dengan dokumen perencanaan tahunan (RKPD dan Renja) dapat dijaga;
  4. SKPD terproteksi dalam menetapkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun;
  5. BAPPEDA lebih memiliki kemampuan untuk mengoreksi dan memodifikasi rencana program dan kegiatan yang telah di input SKPD;
  6. BAPPEDA dapat membuat batasan pagu indikatif setiap SKPD sesuai pertimbangan ketersediaan anggaran, kepentingan dan prioritas daerah;
  7. Mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kebutuhan informasi yang aktual dan akuntabel.

SI/Askar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *